Bagi kita yang hidup dewasa di zaman modern yang individualistis dan materialistis ini, tentunya sulit memahami sedekat apa hubungan kekerabatan kita dengan kakek atau nenek kita. Kita sering menempatkan nenek atau juga kakek kita ke lingkaran luar dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ketika seseorang sudah menginjak usia lanjut, maka “nilai” di mata masyarakat pun menurut. Tidak hanya di masyarakat, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Saya melihat kecenderungan itu di dalam masyarakat modern kita. Kita yang dulu mengagung-agungkan bahwa kita adalah bangsa yang menghormati leluhur atau orang tua, tetapi kenyataan sering menghindar ketika dimintai untuk merawat orang yang sudah tua. Jadi, kita lebih asyik dengan kehidupan kita sendiri sehingga urusan orang tua kita, khususnya kakek dan nenek, biar menjadi urusan nanny atau pengurus panti jompo. Kita sering lupa bahwa tanpa mereka kita tidak akan pernah hadir. Memang, Tuhanlah yang menjadi causa prima, namun Tuhan memilih kakek dan nenek kita sebagai jalan bagi kita untuk eksis di dunia ini.

Sebagian kita, termasuk saya barangkali, memang lebih asyik-masyuk dengan kehidupan diri-sendiri daripada sesekali bercengkerama dengan kakek atau nenek kita. Padahal, mereka mungkin telah mempertaruhkan hidup mereka demi kehidupan yang kita jalani sekarang. Jadi, saatnya kita merenungkan: apa sebenarnya arti seorang nenek? Pertanyaan ini justru mengganggu saya ketika nenek saya, Soedjirah, meninggal dunia dengan tenang tadi pagi, pukul 03.20 di tempat tidur yang menjadi dunia kesehariannya selama 3 tahun belakangannya ini. Selamat jalan, Simbah. Maafkan kesalahan cucumu ini jika ada kesalahan meskipun kecil seperti merogoh uang di dompetmu untuk membeli gulali. Semoga lapang jalanmu menuju Sang Khalik.

Semula saya tak percaya ketika Dauz, sahabat saya, menge-buzz messenger saya untuk mengabarkan situs YouTube tidak bisa diakses dari Indonesia lewat provider mana pun. Jelas itu menambah daftar kekesalan Dauz terhadap negerinya–hehehe, tentu saja juga negeri saya tercinta. Sebelumnya, saya mendengar bahwa hanya mereka yang menggunakan Speedy Telkomlah yang mengalami kegagalan akses terhadap beberapa situs yang menjadi tempat memuatnaikkan file jenis motion pictures alias video, seperti Youtube, Metacafe dan Multiply. Ternyata, pemblokiran bukan cuma terjadi pada Speedy Telkom, namun juga pada penyelengara jasa internet lainnya. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) telah diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, agar memblokir akses terhadap situs-situs di atas.

Semua pejaring (baca: netters) menanggapi nyaris senada. Ada ibu-ibu dari Bekasi yang menjalankan bisnis rumah tangga dengan memanfaatkan situs jaringan Multiply pun menjerit. Beberapa teman pe-YouTube (baca: YouTuber) pun mengumpat karena tidak bisa mengakses situs favorit bagi penggemar tayangan video itu. Kami yang di luar negeri pun sedikit banyak bakal terkena dampaknya. Kenapa terkena dampaknya juga? Ya, mereka di luar negeri biasanya mengharapkan para pe-YouTube memuatnaikkan acara-acara televisi favorit, klip video, atau apa saja yang gres dari tanah air. Dan, itu, jika pemblokiran YouTube terus menjadi kebijakan final pemerintah, akan membuat tayangan-tayangan serupa itu akan hilang dari situs milik Google itu. Mengapa? Karena pegiat YouTube Indonesia tidak punya akses untuk memuatnaikkan file video mereka.

Semula saya juga hanya percaya bahwa negeri-negeri yang melakukan pemblokiran YouTube itu hanyalah negeri yang kalau tidak dikuasai kelompok kiri, seperti Cina atau Kuba, pasti dikuasai oleh kelompok kanan atau militer, seperti Pakistan ala Jenderal Musharraf atau Thailand ala Jenderal Sonthi. Tetapi, hal ini terjadi di Indonesia, sebuah negeri yang baru saja usai dari euforia kebebasan pascareformasi. Sebuah negeri yang kemudian mengelu-elukan posisinya sebagai negeri baru dengan “the greater space for freedom of speech”. Negeri yang kemudian juga keblabasan menafsirkan arti kebebasan itu sehingga, atas nama kebebasan pula, para wartawan infotainment dengan bebas merecoki rumah tangga dan kehidupan pribadi selebriti, dari urusan sepatu hingga urusan ranjang. Penutupan akses YouTube jelas menguatkan citra Indonesia menjadi negeri yang penuh paradoks: satu sisi dilarang, sisi lain diumbar dan dibuka begitu saja tanpa batas.

Adalah Menteri Muhammad Nuh yang melayangkan surat permintaan agar APJII menutup akses terhadap situs-situs tertentu. Semula figur Menteri Nuh adalah salah satu di antara sedikit menteri yang saya anggap tepat menempati posisinya dalam kabinet kali ini. Yang lain, untuk sekadar menyebutkan nama, adalah Boediono dan Sri Mulyani. Entah kenapa, menteri sekaliber Pak Nuh ini kemudian membuat blunder dengan menutup akses YouTube hanya karena film Wilders? Ada yang mengritik dengan menggunakan perumpamaan lama “membunuh tikus dengan membakar lumbung padinya”. Dengan cerdas, Menteri Nuh pun menanggapi dengan mengibaratkan pemblokiran YouTube sebagai anestesi seluruh tubuh untuk mengambil tumor. Begitu tumor hilang, anestesi dipulihkan, kesehatan dan kebugaran tubuh pun akan meningkat. Entahlah perumpamaan mana yang tepat. Namun, tetap saja, saya menganggap cara pemerintah ini adalah sebuah blunder dan keputusan yang tidak dipikirkan masak-masak.

Syukurlah, anestesi Menteri Nuh kemudian dihilangkan mulai kemarin. Entah, apakah tumornya sudah bisa diangkat atau belum. Yang jelas, sohib saya, Dauz bisa meringis lagi karena sudah bisa mengakses situs kesayangannya. Yah, bagaimana pun juga saya bangga terhadap posisi Indonesia sebagai negeri dengan kebebasan berekspresi yang lebih besar. Itu salah satu dari sedikit hal yang bisa dibanggakan dari negeri Indonesia yang sedang carut-marut saat ini. Jadi, saya berharap agar janganlah direbut dan dirusak lagi kebebasan tersebut, bahkan oleh seorang sekaliber Menteri Nuh sekalipun.

 

   

 

Saya melihat dalam berbagai blog dan situs berita begitu gegap gempitanya berita seputar film Ayat-Ayat Cinta (AAC). Ada yang menyanjungnya, tidak kalah banyak pula yang skeptis dan mengritiknya. Saya, dalam hal ini, tidak dalam posisi menilai atau mengulas film tersebut karena saya belum menonton versi aslinya. Saya, terpaksa, karena saya berada di luar negeri, melihat versi bajakannya yang dimuat-naikkan oleh seorang youtuber di dalam situs video share terkemuka tersebut. Jadi, tidak sepantasnya saya mengritik sebuah karya tanpa melihat karya tersebut dalam bentuk final seperti yang diharapkan oleh pembuatnya. Aneh bukan kalau saya mengritik scoring dalam musik AAC sementara versi yang saya tonton itu aspal dan bukan hasil final sang pembuatnya? (Beberapa background music pada AAC versi bajakan masih menggunakan scoring pada film seperti Schlinder’s List, Taegukgi dan lain-lain.)

Dalam sebuah diskusi dengan seorang teman saya, saya justru melihat demam AAC ini dalam kerangka lain. Kami berdebat tentang membludaknya penonton AAC  dalam beberapa perspektif. Perspektif pertama adalah sebab-sebab meledaknya AAC. Pertama, saya melihat bahwa film AAC meledak karena adanya kebekuan film-film Indonesia yang didominasi film-film bertema horror dan cinta remaja. Mengapa hanya dua tema itu yang menonjol, ya karena film dengan kedua tema itulah yang tidak berisiko tinggi untuk mengalami jeblok di pasaran. Kedua, film AAC menjadi fenomenal karena film itu diadaptasi dari sebuah novel yang menurut saya juga fenomenal. Novel ini adalah novel islami pertama–jika memang boleh mengkategorikan sebuah genre sastra dengan nama sastra islami–yang dibaca tidak hanya oleh para ikhwan dan akhwat, namun juga oleh mereka yang merasa tidak masuk ke dalam kelompok tersebut–meminjam istilah Clifford Geertz: abangan. Jika novelnya membuat banyak abangan yang mencoba mencuri-curi membacanya, filmnya justru sebaliknya. Filmnya sanggup membuat orang-orang penganut waham fanatik yang dahulu menjauhi bioskop karena dianggap simbol keduniawian dan Barat, kini mau datang berbondong-bondong dengan sanak saudaranya.

Perspektif kedua adalah akibat-akibat yang bisa ditimbulkannya. Entah langsung atau tidak langsung, demam AAC memang akan berpengaruh sedikit banyak kepada masyarakat penontonnya, terutama kawula muda. Perilaku mereka barangkali akan terpengaruh oleh nilai-nilai dalam film itu. Namun, sekali lagi, kadarnya dan panjang waktunya sangat ditentukan oleh pribadi masing-masing serta faktor lingkungan yang melingkupinya.  Selain itu, yang jelas, boom AAC akan memancing produser film lain untuk latah membuat film yang sejenis. Hal itu, saya yakin, sudah menjadi ciri khas budaya Indonesia masa kini. Semuanya bertumpu pada trend dan ikut-ikutan. Jika salah satu bisa mendapatkan untung menggunakan resep A, semua orang lalu berbondong-bondong menggunakan resep yang sama agar kecipratan rejeki. Jadi, saya berani bertaruh bahwa akan muncul film-film sejenis setelah suksesnya Ayat-Ayat Cinta. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Berkat dedikasi seorang member Youtube bernama Ando & Lorra, kami yang berada jauh di tanah air ini bisa menyesuaikinikan (baca: update) tontonan kami, khususnya yang berkaitan dengan film Indonesia. Setelah mati suri sekian lama sejak 1992, memang perfilman Indonesia kini mulai bangkit lagi. Ada beberapa film yang patut dicermati. Ada beberapa sutradara yang pantas diakui eksistensinya. Ada pula beberapa artis yang perlu diacungi jempol aktingnya. Dari sekian banyak itu, kali ini saya ingin membicarakan seorang sutradara yang kebetulan menggarap satu judul film yang baru saja saya tonton: Get Married.

Get Married adalah film kesekian dari Hanung Bramantyo yang berkatnya Hanung memenangi penyutradaraan terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun lalu. Mengalahkan sutradara dan juga bintang kawakan, Dedi Miswar; juga sutradara muda terkenal Rudy Sudjarwo. Saya memang melihat kekuatan Hanung dalam menggarap film-film bermuatan cinta. Salah satunya yang saya suka adalah Brownies. Sentuhan Hanung membuat film mengalir tanpa ada sebuah kejanggalan yang berarti meskipun tak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan di sana sini: terutama di bagian penutup atau akhir film. Kali ini Hanung ingin memperlihatkan kepiawaiannya kembali dalam menyutradarai sebuah film yang agaknya bukan film cinta belaka, melainkan juga sebuah film tentang persahabatan dalam bingkai komedi. Serupa tapi tak sama dengan film lain garapannya yang berjudul Jomblo.

Apa yang membuat Get Married memberikan kesempatan bagi Hanung untuk mendapat sebuah piala Citra lagi? Menurut saya ada empat hal  yang patut dicermati. Pertama, Hanung berhasil menyuguhkan kepada kita realitas sosial dari sebuah masyarakat marginal di perkotaan. Masyarakat “kampung” yang tetap bertahan di antara komunitas lain yang bergerak pesat di kota kosmpolitan, seperti Jakarta. Kedua, Hanung berhasil mengeksploitasi kemampuan akting beberapa pemain pendukung film ini seperti Nirina, Aming, Agus Ringgo, Jaja, Merriam dan lain-lain. Meskipun beberapa di antara mereka tampak biasa-biasa saja, termasuk Nirina dan Agus, saya justru tertarik dengan akting Aming yang cukup bagus di sini. Masih ada lagi. Akting Jaja Miharja yang natural juga bisa diimbangi oleh Merriam Bellina yang memang merupakan aktor kampiun pada zamannya. Ketiga, Hanung berhasil mengemas kritik sosial dalam film Get Married ini sedemikian rupa sehingga tidak terkesan terlalu dipaksakan. Keempat, tentu saja, dari segi sinematografi dan fotografi, film ini juga sangat baik. Dibandingkan dengan Rudy Sudjarwo yang sering bereksperimen dengan kamera (misalnya dalam Pocong 2 atau Mengejar Mas-Mas), Hanung lebih sering bermain aman dengan menonjolkan aspek artistiknya. Hasilnya, gambar film Hanung dalam Get Married memang cukup mengagumkan.

Jika ada orang lain yang merasa tersinggung dengan kritik Hanung terhadap manusia Indonesia, terutama menjelang penyerangan Randy (Richard Kevin) dan teman-teman ke kampung Maemun (Nirina), saya justru tertarik melihatnya. Ya, barangkali itu cara Hanung mengingatkan kita, manusia Indonesia, bahwa kita tidak lebih daripada manusia barbar zaman batu apabila masih banyak menggunakan bahasa kekerasan. Mau dibilang apa, ya memang penampilan kita secara umum masih seperti itu. Lihat saja di dalam berita di surat kabar bahwa kampung A dan B tawuran, SMA X dan SMK Z bentrokan, atau Batalyon 123 menyerang Polres XYZ, atau sebaliknya. Jadi, saya kira saya masih bisa memahami kritik Hanung terhadap manusia Indonesia dalam batas tertentu.

Ada satu hal yang menurut saya justru menjadi kelemahan, tetapi sekaligus kelebihan film ini. Apa itu? Itu adalah babak akhir dari film Get Married. Kelemahannya terletak pada penggarapan alur cerita dan pengarakteran tokoh yang kurang sehingga kita melihat begitu mudah jatuhnya babak akhir film ke dalam “happy ending”. Begitu mudahnya Maemun menerima “pinangan” Randy yang sudah mengizinkan bala pasukannya mengobrak-abrik kampungnya. Begitu mudahnya Benny (Agus Ringgo) melepaskan Mae kepada Randy.

Namun, di bagian akhir itu pula juga terdapat kekuatan film ini. Kekuatan itu adalah  kemampuan Hanung dalam mentransformasikan prosesi pernikahan adat Betawi. Sebagian dari kita tentu tahu bahwa di dalam prosesi perkawinan Betawi, rombongan pengantin laki-laki membawa seorang jagoan untuk diadu bermain silat dengan jagoan dari keluarga pengantin wanita. Semuanya yang semula bermakna simbolis direalisasikan oleh Hanung ke dalam bentuk nyata, yakni perkelahian dan tawuran. Tentu saja, jelas, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Barangkali, kembali lagi, ini adalah kritik Hanung terhadap sistem sosial budaya kita yang cenderung mencerminkan budaya kekerasan. Benarkah itu? Tanyakan saja kepada Hanung.

Former Indonesian President Suharto, the U.S. Cold War ally who led one of the 20th century’s most brutal dictatorships over 32 years that saw up to a million political opponents killed, died Sunday. Begitu kira-kira kalimat pembuka berita Yahoo News yang mengejutkan saya pada hari ini. Entah sulit melukiskan perasaan saya.

Kamis, 14 Mei sepuluh tahun silam saya ada di tengah lautan manusia di halaman FKUI, Salemba UI yang sedang membara. Semua bertujuan satu: menjatuhkan Soeharto. Saya pun datang jauh-jauh dari Depok bersama dengan teman-teman saya, ikut bergabung dengan para mahasiswa untuk menyuarakan suara hati rakyat Indonesia yang berkabung atas kebrutalan aparat yang merenggut 4 mahasiswa Universitas Trisakti dua hari sebelumnya.

Jika Soeharto wafat pada hari itu, mungkin saya akan ikut bersorak bersama-sama para mahasiswa yang sedang dipenuhi gelora euforia reformasi. Namun, Soeharto tidak mangkat hari itu; Soeharto wafat pada hari ini sekitar pukul 13.15 WIB. Soeharto pulang ke Sang Khalik justru ketika semua orang yang mungkin di dadanya dipenuhi bara reformasi pada bulan Mei 1998 sedang mengalami keraguan; keraguan atas langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mereka. Keraguan untuk mengadili Soeharto. Keraguan untuk memberi pengampunan kepada Soeharto. Keraguan untuk melanjutkan pemilihan gubernur/bupati secara langsung.

Ya, Soeharto berpulang justru ketika beberapa orang yang dulu menghujat perbuatannya yang dianggap korup, namun kini malah mengulangi perbuatan itu–bahkan dengan skala yang lebih luar biasa. Soeharto adalah orang biasa, sebagaimana juga orang-orang yang menghujatnya. Soeharto bisa berbuat korup sebagaimana juga orang-orang yang menghujatnya. Jadi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ada kesewenang-wenangan yang ditinggalkan Soeharto; namun, ada pula kebaikan yang ditinggalkan Soeharto dan itu tidak bisa kita mungkiri. Jadi, posisikan Soeharto sebagaimana layaknya: adili dia secara in absentia; putuskanlah salah kalau memang salah, putuskan bebas kalau memang tidak bersalah. Jika memang terbukti bersalah, mari kita bukakan pintu maaf kepada Soeharto karena sekarang segala urusannya selama di dunia menjadi tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhannya dan di hadapan pengadilan akhir yang mahaadil.

Selamat jalan, Jenderal.   

Waras dalam bahasa Jawa dialek Jawa Timur adalah ’sembuh’, sementara orang Jawa tengah lebih suka menggunakan kata mari untuk arti yang sama. Dalam pengertian orang Jawa Tengah, makna kata waras mempunyai dampak yang lebih luas daripada sekadar ’sembuh, pulih atau kembali dalam kondisi fit’. Pada kata waras, kondisi prima atau fit tersebut tidak hanya berlaku pada fisik seseorang, melainkan juga pada mentalnya. Oleh karena itu, mereka yang mengalami gangguan mental sering juga disebut dengan ora waras atau kurang waras.

Dalam posting kali ini, mengapa saya mengangkat kata waras? Ya, tokoh yang beberapa minggu ini menghiasi nyaris semua media massa di tanah air kini sedang beranjak sembuh. Pak Harto sudah membaik, bahkan bisa tersenyum ketika disuapi bubur. Begitu isi berita di dalam Detik.com kemarin. Ada banyak hal yang menarik yang tersisa dari gegap-gempita peristiwa sakitnya sang tokoh Orde Baru.

Pertama, pelataran RSPP yang sempat hiruk-pikuk oleh wartawan pun mulai sepi. Mungkin masih ada juga orang-orang yang menjenguk, menjemput, atau apa saja yang berkaitan dengan Soeharto. Terus terang, saya tidak habis berpikir juga dengan mereka yang meliput peristiwa sakitnya Soeharto. Tentu saja semua setuju bahwa rumah sakit adalah kawasan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Bahkan, di beberapa negara, di jalan-jalan menjelang rumah sakit biasanya selalu diberi tanda lalu lintas yang mengharuskan kendaraan mengurangi kecepatan dan tidak memakai tuter atau klakson. Itu tandanya bahwa tidak boleh ribut di kawasan rumah sakit. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika peristiwa kaca pecah di RSPP dalam peliputan minggu lalu? Demi hak publik atas informasi, hak publik lain yang sedang merajut kesembuhan pun dikorbankan.

Kedua, selama nyaris lebih satu dekade ini, ketika akal sehat mulai sulit digunakan, banyak orang menggunakan saluran alternatif sebagai sumber yang dapat dipercaya: peramal dan paranormal. Lembaga-lembaga resmi semisalnya BMG atau Pusat Vulkanologi kehilangan kredibilitasnya sehingga luntur kepercayaan publik kepadanya. Akhirnya, paranormal dan peramal pun laris bak selebriti. Ramalan mereka dikultuskan seolah-oleh sebuah keniscayaan. Namun, dalam peristiwa sakitnya Soeharto ini, semuanya tadi luluh lantak: tidak ada seorang pun peramal yang tepat, menebak kematian Soeharto.

Ketiga, mungkin hal ini sudah pernah disampaikan orang lain: di tengah rendahnya kepercayaan terhadap produk dalam negeri, Soeharto justru melawan arus. Seperti kebiasaan beliau ketika masih berkuasa dulu, beliau justru ingin memperoleh perawatan di Indonesia. Langkah besar Soeharto yang ternyata lebih cinta terhadap negeri ini barangkali berbeda jauh dari sebagian orang Indonesia, termasuk saya barangkali. Bahkan, mungkin segelintir orang yang dulu mencaci-makinya di tahun 1998, kini pun lebih suka melakukan medical check-up rutin di R.S. Mount Elizabeth, Singapura atau melakukan bedah jantung di R.S. Mount Sinai Toronto, Kanada tinimbang pergi ke RSCM atau RS Harapan Kita.

Jadi, di balik fenomena Soeharto ini, ada yang bisa kita jadikan teladan dalam menjalin kehidupan di negeri ini. Ternyata di antara ketidakwarasan (baca: ketidakrasionalan) yang merajalela di negeri ini, ternyata masih ada secercah kewarasan (baca: kerasionalan). Dan, justru, antara lain, hal itu ditunjukkan oleh Soeharto yang sedang kurang waras (baca: sakit) dan selama sepuluh tahun ini menjadi sasaran hujatan oleh banyak orang Indonesia, termasuk saya barangkali. 

  

Yang membaca judul posting saya kali ini pasti bingung. Bagaimana bisa menjawab soal, tetapi tidak memahaminya? Mengapa harus bingung? Dalam kehidupan sehari-hari saya kira cukup banyak kejadian seperti itu. Banyak orang “terpaksa” menjawab persoalan, meskipun sebenarnya tidak tahu betul apa persoalannya. Semuanya harus dijawab karena memang dituntut untuk segera menjawabnya, dan bukan lantaran kita sudah memahaminya.

Jadi, menjawab tidak identik dengan memahami. Itulah yang ingin saya tekankan dalam posting kali ini. Menjawab bisa saja dilakukan tanpa pemahaman. Coba saja lihat anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah. Mereka berusaha menjawab soal-soal ulangan, ujian atau tes yang disodorkan kepada mereka. Bagaikan mesin, kebanyakan mereka hanya diajari untuk menjawabnya.

Karena yang dipentingkan adalah menjawab, wajar ketika ujian beberapa anak menyiapkan jurus-jurus contekan. Beberapa anak yang tidak berani mencontek lebih memilih menghitung kancing atau menjatuhkan pensil di atas pilihan jawaban. Mereka yang lebih mementingkan proses memahami, tentu saja merasa wajar kalau tidak bisa menjawab–karena memang tidak bisa memahami soalnya.

Namun, sayangnya, kebanyakan orang-orang kita cukup puas dengan kondisi itu dan menganggapnya sebuah keniscayaan. Makanya, banyak bimbingan tes menjamur di segala penjuru tanah air: sebuah badan bisnis yang mendapatkan profit dari jasa mengajarkan bagaimana menjawab soal dengan cepat dan mudah. Jadi, menjawab, sekali menjawab

Jika kita tarik ke dalam kehidupan yang lebih luas, kita juga bisa melihat betapa banyak figur masyarakat yang berusaha tetap menjawab persoalan, meskipun sejatinya tidak memahami persoalan sebenarnya. Sementara itu, kita juga kadang-kadang menemukan adanya figur yang sebenarnya betul-betul memahami persoalannya, namun memilih untuk tidak menjawab karena satu dan dua alasan. Jadi, dalam hal ini, menjawab soal memang tidak selalu identik dengan memahami-nya.

Kembali ke dunia pendidikan. Kita menyadari betul bahwa pendidikan kita menjejali anak-anak kita dengan begitu banyak materi pada usia mereka masih dini. Para pengajar pun seperti diburu “setoran” kurikulum, TIK, TIU, dan tetek-bengek lainnya berlomba-lomba menghabiskan materi untuk anak bimbingannya, tanpa peduli apakah mereka memahaminya atau tidak. Jadi, marilah kita renungkan cara yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita sehingga bangsa kita kelak tidak tertinggal oleh negara lain.

Hari itu, Selasa, 30 Juli 1985. Saya baru saja akan berangkat mengikuti kegiatan perkenalan sekolah. Maklum, kala itu saya baru saja menginjak bangku SMA kelas 1.  Hari itu pula untuk pertama kalinya saya mendengar nama beliau. Beberapa hari sebelumnya, saya mendengar kabar kematian, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Orang yang saya ingat betul “mengenalkan” pelajaran sejarah baru yang bernama PSPB. Saya kala itu tidak habis berpikir, mengapa mesti ada dua pelajaran sejarah?

Setelah Pak Nugroho berpulang, beliaulah yang menggantikannya memimpin gerbong Depdikbud. Sejak itu, bagaikan meteor, beliau melesat menjadi bintang di kabinet. Makin hari makin menarik hati saya sebagai pelajar. Entah mengapa, saya kepengin betul bertemu dengan beliau. Satu hal yang tidak pernah saya pikirkan ketika Depdikbud dipimpin oleh orang lain, baik sebelumnya, maupun sesudahnya.

Keinginan itu terwujud ketika saya kuliah. kebetulan sekali, dosen saya di FSUI adalah istri beliau. Namun, bukan lantaran itu saya bisa bertemu beliau. Saya bisa bertemu beliau pertama kali ketika saya bermain teater dalam menyambut bulan bahasa tahun 1989. Beliau terpukau oleh penampilan kami ketika itu dan akhirnya mengundang kami semua ke rumah beliau di kompleks Widya Chandra.

Sejak itu, saya sering bertemu beliau. Namun, pertemuan paling berkesan justru terjadi di awal 2000-an di ruangan beliau di Fakultas Psikologi UI, Depok ketika beliau sudah lama tidak menjabat sebagai menteri. Saya bertemu beliau dengan rekan saya, Kresno Yulianto. Kami berdiskusi mengenai banyak hal, terutama masalah pendidikan Indonesia. Tidak ada sedikit pun satu hal yang luput dari perhatian beliau kalau sudah menyangkut pendidikan. Jadi, bagi saya beliau adalah menteri pendidikan dalam arti yang sesungguhnya. Maafkan, Pak Wardiman, Pak Wismoyo, Pak Juwono, Pak Yahya Muhaimin, Pak Malik Fadjar, dan Pak Bambang Sudibyo, bukan saya tidak menghormati Anda semua, tetapi setelah Fuad Hassan menjabat menteri pendidikan, saya baru merasa bahwa menteri pendidikan di Republik Indonesia diganti setelah beliau dipanggil oleh Khaliknya kemarin sore. Jadi, selama ini, sejak 30 Juli 1985 sampai 7 Desember 2007, bagi saya, Pak Fuad adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Selamat jalan, Pak Fuad Hassan. Terima kasih tiada tara karena telah mengisi kehidupan saya dengan petuah yang berharga. Mudah-mudahan Allah Swt membukakan pintu maaf dan meninggikan martabat Bapak di haribaan-Nya.

Kemacetan di Jakarta adalah fenomena yang multidimensional. Jadi, solusinya juga harus multidimensional, bukan hanya mengurangi jumlah kendaraan berdasarkan usia kendaraan atau three in one. Juga jangan secara gegabah menyalahkan pabrikan otomotif atau produsen mobil. Hal itu tentu saja justru akan menggelikan di mata mereka yang notabene adalah orang-orang asing. Oleh sebab itu, ada baiknya kita lihat dulu satu per satu carut-marutnya soal perlalulintasan di ibukota negara kita ini.

Menurut hemat saya, carut pertama adalah tidak adanya mekanisme, atau bahkan iktikad, yang jelas untuk mengatur jumlah kendaraan di ibukota negara kita. Jika menyangkut kuantitas, kelihatannya semuanya di negeri ini serba jor-joran. Tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan umum pun demikian. Lihat saja, berapa laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di ibukota dan daerah peyangganya? Lalu, tidak ada mekanisme untuk mengatur perimbangannya. Jika dalam hal populasi penduduk, ada penduduk yang lahir, tetapi tidak sedikit pula yang meninggal. Jadi, ada mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan penduduk. Dalam hal kendaraan bermotor, itu tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada batasan usia kendaraan; semuanya diserahkan kepada masyarakat: boleh menjalankan kendaraannya asalkan mesin kendaraannya masih mampu. Akibatnya, jumlah kendaraan baru makin bertambah tiada henti, sementara kendaraan lama tidak pernah mengalami pengurangan yang signifikan. Akhirnya, jumlahnya pun menumpuk.

Berkaitan dengan carut pertama, tidak ada pajak progesif yang diberlakukan untuk mencegah kepemilikan kendaraan secara berlebih-lebihan. Sementara ekonom mengatakan bahwa ada dua pajak sebenarnya yang bisa diberlakukan. Pertama adalah pajak BBM. Jadi, jenis BBM dengan nilai oktan tinggi ditentukan harganya berdasarkan harga pasaran internasional. Jadi, jika harga minyak dunia melampaui 100 dolar per barel, semuanya harus ditanggung pembeli jenis BBM tersebut. Dan, kendaraan dengan kapasitas mesin lebih dari 2000cc tidak boleh tidak harus membeli jenis BBM tersebut. Kepada jenis BBM tersebut juga dikenakan pajak yang tinggi. Pajak progesif kedua adalah pajak kendaraan. Pajak untuk kendaraan pertama harus dibedakan dengan pajak kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, mulai pajak kendaraan kedua dan seterusnya diberlakukan pajak yang terus berlipat. Hal ini tentu saja akan membuat orang berpikir ulang jika ingin membeli mobil secara berlebihan.

Masih berkaitan dengan carut pertama, pihak pemerintah seharusnya meneruskan program moda transportasi secara menyeluruh di Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Konsep Sutiyoso tentang busway barangkali tetap bisa dilanjutkan, tentu saja dengan perbaikan di sana sini. Saat ini, dengan melihat kondisi keuangan negara, tentu saja masih sulit untuk mengembangkan moda angkutan dengan sistem rel atau mass-rapid train. Dengan tersedianya moda transportasi umum yang nyaman, aman, cepat dan terintegrasi, pasti orang akan berbondong-bondong menggunakan moda tersebut daripada terjebak dalam kemacetan. Akibatnya, pemakaian kendaraan pribadi pun akan berkurang.

Setelah transportasi umum diperbaiki, baru bisa dipikirkan mekanisme untuk pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi tiap hari di jalanan ibukota. Saya kira program 3 in 1 masih bisa dijalankan, dan kalau perlu diperluas. Ada satu mekanisme lain yang ingin saya sampaikan. Sejatinya ini terinspirasi oleh stiker parkir atau masuk ke lingkungan tertentu. Nah, untuk memastikan bahwa hanya kendaraan tertentu yang bisa melewati jalur tertentu, diberlakukan stiker komuter berdasarkan zona. Misalnya, stiker biru adalah untuk zona Senayan, Tanah Abang, Slipi dan Grogol; stiker Hijau untuk zona Sudirman, Kuningan, Menteng, dan Kebon Sirih; dan begitu seterusnya. Untuk mendapatkan stiker, dibutuhkan persyaratan yang tidak mudah, misalnya emisi kendaraan yang baik, masa berlaku STNK minimal 6 bulan, dan yang terakhir adalah harus membayar privilese bagi kendaraan komuter untuk lewat jalan itu yang tentunya tidak murah. Kendaraan yang tidak berstiker boleh melewati jalur itu setelah jam tertentu, atau setelah mendapatkan kartu izin lewat dari pihak yang berwenang.

Carut yang terakhir adalah prasarana jalan. Tidak dapat dimungkiri bahwa upaya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan di Jakarta dan sekitarnya memang sudah ada. Namun, perawatan jalan tampaknya masih kurang mendapat prioritas. Masih banyak jalan yang berlubang dan rusak. Tidak jarang itu membuat laju kendaraan terhambat dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Kurangnya rambu lalu lintas, rusaknya lampu pengatur lalu lintas, tidak adanya pembatas jalan menambah panjang fasilitas atau prasarana jalan di ibukota yang harus diperbaiki. Jadi, intinya kendaraannya dibatasi dan prasarana jalannya pun ditingkatkan. Klise memang, tetapi memang itu masalahnya!

Halo, ini weblog saya di wordpress. Blog ini menjadi ruang buat saya ketika sejenak istirahat dari rutinitas keseharian. Melalui blog ini, saya ingin mengasah kemampuan saya dalam menuangkan pikiran secara tertulis tentang apa saja yang mengusik perhatian saya. Tulisan blog ini akan didominasi oleh tulisan dalam bentuk features maupun opini, namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi jenis tulisan yang lain.

Jumlah Pengunjung

  • 2,486 hits

Pengunjung Mutakhir

Tulisan Teratas

  • Tidak ada