Semula saya tak percaya ketika Dauz, sahabat saya, menge-buzz messenger saya untuk mengabarkan situs YouTube tidak bisa diakses dari Indonesia lewat provider mana pun. Jelas itu menambah daftar kekesalan Dauz terhadap negerinya–hehehe, tentu saja juga negeri saya tercinta. Sebelumnya, saya mendengar bahwa hanya mereka yang menggunakan Speedy Telkomlah yang mengalami kegagalan akses terhadap beberapa situs yang menjadi tempat memuatnaikkan file jenis motion pictures alias video, seperti Youtube, Metacafe dan Multiply. Ternyata, pemblokiran bukan cuma terjadi pada Speedy Telkom, namun juga pada penyelengara jasa internet lainnya. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) telah diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, agar memblokir akses terhadap situs-situs di atas.
Semua pejaring (baca: netters) menanggapi nyaris senada. Ada ibu-ibu dari Bekasi yang menjalankan bisnis rumah tangga dengan memanfaatkan situs jaringan Multiply pun menjerit. Beberapa teman pe-YouTube (baca: YouTuber) pun mengumpat karena tidak bisa mengakses situs favorit bagi penggemar tayangan video itu. Kami yang di luar negeri pun sedikit banyak bakal terkena dampaknya. Kenapa terkena dampaknya juga? Ya, mereka di luar negeri biasanya mengharapkan para pe-YouTube memuatnaikkan acara-acara televisi favorit, klip video, atau apa saja yang gres dari tanah air. Dan, itu, jika pemblokiran YouTube terus menjadi kebijakan final pemerintah, akan membuat tayangan-tayangan serupa itu akan hilang dari situs milik Google itu. Mengapa? Karena pegiat YouTube Indonesia tidak punya akses untuk memuatnaikkan file video mereka.
Semula saya juga hanya percaya bahwa negeri-negeri yang melakukan pemblokiran YouTube itu hanyalah negeri yang kalau tidak dikuasai kelompok kiri, seperti Cina atau Kuba, pasti dikuasai oleh kelompok kanan atau militer, seperti Pakistan ala Jenderal Musharraf atau Thailand ala Jenderal Sonthi. Tetapi, hal ini terjadi di Indonesia, sebuah negeri yang baru saja usai dari euforia kebebasan pascareformasi. Sebuah negeri yang kemudian mengelu-elukan posisinya sebagai negeri baru dengan “the greater space for freedom of speech”. Negeri yang kemudian juga keblabasan menafsirkan arti kebebasan itu sehingga, atas nama kebebasan pula, para wartawan infotainment dengan bebas merecoki rumah tangga dan kehidupan pribadi selebriti, dari urusan sepatu hingga urusan ranjang. Penutupan akses YouTube jelas menguatkan citra Indonesia menjadi negeri yang penuh paradoks: satu sisi dilarang, sisi lain diumbar dan dibuka begitu saja tanpa batas.
Adalah Menteri Muhammad Nuh yang melayangkan surat permintaan agar APJII menutup akses terhadap situs-situs tertentu. Semula figur Menteri Nuh adalah salah satu di antara sedikit menteri yang saya anggap tepat menempati posisinya dalam kabinet kali ini. Yang lain, untuk sekadar menyebutkan nama, adalah Boediono dan Sri Mulyani. Entah kenapa, menteri sekaliber Pak Nuh ini kemudian membuat blunder dengan menutup akses YouTube hanya karena film Wilders? Ada yang mengritik dengan menggunakan perumpamaan lama “membunuh tikus dengan membakar lumbung padinya”. Dengan cerdas, Menteri Nuh pun menanggapi dengan mengibaratkan pemblokiran YouTube sebagai anestesi seluruh tubuh untuk mengambil tumor. Begitu tumor hilang, anestesi dipulihkan, kesehatan dan kebugaran tubuh pun akan meningkat. Entahlah perumpamaan mana yang tepat. Namun, tetap saja, saya menganggap cara pemerintah ini adalah sebuah blunder dan keputusan yang tidak dipikirkan masak-masak.
Syukurlah, anestesi Menteri Nuh kemudian dihilangkan mulai kemarin. Entah, apakah tumornya sudah bisa diangkat atau belum. Yang jelas, sohib saya, Dauz bisa meringis lagi karena sudah bisa mengakses situs kesayangannya. Yah, bagaimana pun juga saya bangga terhadap posisi Indonesia sebagai negeri dengan kebebasan berekspresi yang lebih besar. Itu salah satu dari sedikit hal yang bisa dibanggakan dari negeri Indonesia yang sedang carut-marut saat ini. Jadi, saya berharap agar janganlah direbut dan dirusak lagi kebebasan tersebut, bahkan oleh seorang sekaliber Menteri Nuh sekalipun.



No comments yet
Pengumpan komentar untuk artikel ini